WALHI SulSel: Selamatkan Hutan Hujan Sulawesi, Stop Tambang Nikel di Sulawesi Selatan

Makassar - Sejumlah aktivis lingkungan dari Wahana lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel menggelar aksi di Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di lokasi bekas tambang nikel PT Prima Utama Lestari dan di beberapa lokasi yang terkena dampak aktivitas tambang nikel di Luwu Timur

Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk berukuran 10x5 meter bertuliskan "Save South Sulawesi Rain Forest" dan spanduk berukuran 6x2 meter bertuliskan "Stop Tambang Nikel di Sulawesi Selatan. 

Baca juga: Bakamla RI Dukung Pendirian Museum Bawah Laut Tidore

Direktur WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin, dalam pernyataan persnya mengatakan bahwa aksi WALHI Sulsel tersebut merupakan pesan bagi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk serius melindungi hutan hujan yang ada di Sulawesi Selatan dan menghentikan aktivitas tambang nikel yang sejauh ini berkontribusi besar terhadap kerusakan hutan hujan di Sulsel. 

Baca juga: Penambangan Emas Ilegal Dalam Kawasan HPT Mamuju Tengah Terancam 15 Tahun Penjara, Denda Rp. 10 Miliar

"Hutan hujan di Sulawesi Selatan terus mengalami keruskan, terlebih lagi yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Aksi yang kami lakukan bersama Yayasan Bumi Sawerigading adalah pesan serius kepada Presiden Jokowi, agar segera bertindak melindungi hutan hujan di Sulawesi Selatan, dengan menghentikan ekspansi tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur, " ungkapnya. Jumat, (21/01/2022).

Lanjut dari pada itu, Amin menerangkan bahwa Saat ini, dari hasil monitoring WALHI Sulsel di awal tahun 2022, kerusakan hutan hujan di Sulsel terus meluas dan itu disebabkan karena tambang nikel. Dan tidak hanya itu, deforestasi karena tambang nikel juga menimbulkan pencemaran sungai dan pesisir yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Baca juga: Kawasan Hutan Lindung di Sulsel, Kadis Kehutanan: Masih Mengacu ke SK 362 Menhut Tahun 2019

"Kami melihat kondisi sungai dan laut di Luwu Timur terus tercemar lumpur karena kegiatan tambang nikel, dan akibat dari pencemaran tersebut, ribuan perempuan tidak dapat mengakses air bersih setiap saat. Mereka harus menunggu sungai bersih untuk dapat minum dan mandi. Kami pun berdiskusi langsung dengan nelayan. Bagi nelayan, pencemaran lumpur telah menurunkan hasil tangkap dan pendapatan mereka, " terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Amin, pihaknya tidak akan berhenti mendesak pemerintah untuk menghentikan tambang nikel dan melindungi hutan hujan di Sulawesi Selatan, maupun di Sulawesi. 

Baca juga: Tim Operasi Gabungan Gakkum KLHK Hentikan Penambangan Nikel Ilegal di Konawe Utara, 11 Orang Pelaku Diamankan

"Untuk saat ini, kami meminta Kementerian LHK untuk mengevaluasi bahkan mencabut izin usaha pertambangan PT CLM. Sebab, Masyarakat terkhusus perempuan yang menggantungkan hidup di sungai dan laut telah lama menerima dampak pencemaran lumpur akibat tambang nikel mereka, " ungkapnya.

Untuk diketahui publik, bahwa pada tahun 2021, pemerintah pusat terus berambisi meningkatkan produksi nikel di Indonesia. Pemerintah pusat juga terus berencana membangun smelter untuk mengolah nikel di Indonesia tanpa harus diekspor ke luar negeri. (Walhi Sulsel).

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH)